Hasil dari hasil Ditjen Pembiayaan Perumahan serta Pusat Pengaturan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) , ada kira-kira 30-40% rumah bersubsidi yang udah akad credit tapi gak ditempati oleh pembelinya.
Gak dihuninya rumah itu sebagian besar karena sebab mutu rumah yang minor alias gak pantas huni, serta belum terdapatnya infrastruktur basic seperti listrik, air sampai aksesibilitas jalan yang baik ke arah tempat.
Baca Juga : Harga Kosmetik Make Up
Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengutarakan, untuk memberi respon hasil itu pihaknya akan membuat team pelajari mutu rumah bersubsidi. Sejauh ini pengawasan cuma dijalankan oleh bank penyalur subsidi, tapi pemerintah jadi penyuplai subsidi katanya akan juga turut serta.
" Ini telah kami bikin sistem pengawasan. Sesudah pengalaman yang kami terima, saya anggap kita mesti turun tangan pula, sebab ini tersangkut uang dari negara, saya pula mempunyai tanggung jawab, " ujarnya waktu dijumpai di celah acara Komunitas Nasional Daya Saing Infrastruktur di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (22/8/2017) .
Artikel Terkait : Harga Kusen Aluminium
Team ini sendiri akan dibuat lewat Ketetapan Menteri PUPR yang akan usai dalam tempo dekat. Sekalian bikin standard atau patokan minimal rumah bersubsidi yang wajib dibikin pengembang, dan peraturan sangsi terhadap pengembang yang bermain-main dalam mendirikan rumah subsidi.
" Saat ini saya memohon dicek dahulu, sebelum jadikan Permen. Awal kalinya kan diserahkan pengawasannya ke Bank. Saya fikir memang, sesudah di Riau tempo hari, saya mesti turun. Saat ini telah disediakan sistem (pengawasannya) , tolong dicek dahulu implementasi di lapangan, jalan ataukah tidak dengan sistem itu, " tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar